Politik
Bukittinggi, matajurnalist.Com_ Dalam
rangka memastikan keakuratan informasi terkait Pemilu Serentak 2024,
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan "Rapat Koordinasi
Publikasi dan Dokumentasi Penganugraan Kehumasan Tahun 2023" pada Kamis
(7/12) sore, di Grand Royal Denai Hotel Bukittinggi, dengan tema
"Pengawasan Tahapan Masa Kampanye."
Ketua
Bawaslu Provinsi Alni membuka rapat secara resmi dan menekankan
perlunya pengawasan di semua tahapan. Keberadaan humas di Bawaslu juga
dianggap sangat penting.
Rapat ini diharapkan bukan hanya sebagai kegiatan rutin, melainkan memiliki dampak nyata. Respons cepat terhadap komentar publik, baik positif maupun negatif, dianggap krusial, bahkan jika komentar tersebut tidak menyenangkan.
Semua peserta diingatkan bahwa sula tidak suka, respon tetap harus ada, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, ujarnya.
Sementara itu dalam sambutan, Muhammad Khadafi, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menekankan, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu dan membagikan strategi untuk meningkatkan keterlibatan tersebut.
Khadafi
juga menegaskan bahwa ASN, pejabat pemerintahan, termasuk Kepala
sekolah dan walinagari, tidak boleh terlibat dalam kampanye. Kemudian
juga disampaikan Kampanye di fasilitas pendidikan hanya diizinkan pada
hari Sabtu dan Minggu, ucapnya.
Semoga dengan kegiatan ini, bidang humas yang diharapkan dapat memperkuat citra positif Bawaslu melalui publikasi. Penting untuk menjadikan humas sebagai elemen utama dalam publikasi, pungkasnya.*
Pewarta : Iron
Memastikan Keakuratan Informasi, Bawaslu Sumbar Adakan Rapat Koordinasi Kehumasan
Rapat dihadiri oleh Ketua
Bawaslu Provinsi Alni, S.H, M.Kn, Divisi Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Khadafi, S.Kom, serta Beni
Aziz SE Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses, serta
di ikuti oleh 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.
Rapat ini diharapkan bukan hanya sebagai kegiatan rutin, melainkan memiliki dampak nyata. Respons cepat terhadap komentar publik, baik positif maupun negatif, dianggap krusial, bahkan jika komentar tersebut tidak menyenangkan.
Semua peserta diingatkan bahwa sula tidak suka, respon tetap harus ada, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, ujarnya.
Sementara itu dalam sambutan, Muhammad Khadafi, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menekankan, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu dan membagikan strategi untuk meningkatkan keterlibatan tersebut.
Semoga dengan kegiatan ini, bidang humas yang diharapkan dapat memperkuat citra positif Bawaslu melalui publikasi. Penting untuk menjadikan humas sebagai elemen utama dalam publikasi, pungkasnya.*
Pewarta : Iron
Via
Politik
Posting Komentar