Bawaslu Kota Bukittinggi menggelar kegiatan rapat koordinasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Matajurnalist.com_Bawaslu Kota Bukittinggi menggelar kegiatan rapat koordinasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi. 

Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Bukittinggi pada hari Kamis (25/4/2024) dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi, Ketua Bawaslu Bukittinggi Ruzi Haryadi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi, Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bukittinggi Eri Vatria.

Serta diikuti oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Mappilu PWI Kota Bukittinggi, Awak Media, Intel Polresta Bukittinggi, dan Intel Kodim 0304/Agam.

Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dalam pengawasan penetapan hasil Pemilu. Bagaimana peran Bawaslu, KIPP, Mappilu PWI, Awak Media, Intel Polresta Bukittinggi, dan Intel Kodim 0304/Agam dalam pengawasan penetapan hasil Pemilu.

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi. Dalam sambutannya, Ruzi menyampaikan pentingnya Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil Pemilu sekaligus evaluasi pengawasan dalam rangka persiapan Pilkada 2024.

 "Publikasi dan dokumentasi penetapan hasil Pemilu merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka sosialisasi kinerja Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu dan menjalin komunikasi sekaligus koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengawasan pemilu, Awak Media atau Jurnalis serta Pemantau Pemilu merupakan pihak yang sangat berperan dalam mensupport kerja-kerja pengawasan termasuk aparat keamanan dari unsur TNI/Polri yang hadir mengikuti kegiatan hari ini."

Saran dan masukan dari peserta rapat penting untuk menjadi evaluasi bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran di masa yang akan datang pasca ditetapkannya hasil pemilu terkhusus Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selanjutnya dengan masuknya tahapan Pilkada serentak tahun 2024, ini menjadi bahan penting guna peningkatan kinerja ke depannya supaya kerja-kerja pengawasan bisa lebih optimal, ujar Ruzi.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Muhammad Khadafi, mengatakan, kegiatan ini diisi dengan berbagai materi, seperti pemaparan tentang regulasi terkait pengawasan penetapan hasil Pemilu, proses pengawasan tahapan lain yang telah dilalui serta upaya-pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. 

Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan bertukar informasi terkait pengawasan penetapan hasil Pemilu dan isu-isu krusial lainnya.

Diharapkan dengan kegiatan ini, Bawaslu Kota Bukittinggi dapat memperkuat kesiapannya dalam mengawasi tahapan penetapan hasil Pemilu, melakukan evaluasi, dan menyiapkan diri untuk pengawasan Pilkada tahun 2024 di Kota Bukittinggi, pungkas M.Khadafi.

Pengujung kegiatan, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu PWI  (Mappilu PWI) Kota Bukittinggi juga diberikan sertifikat oleh Bawaslu Kota Bukittinggi, sebagai ucapan terima kasih, atas partisipasi dalam pengawasan pemilu.***