Bawaslu Bukittinggi Gelar Rapat Evaluasi Pemilu Serentak 2024 Bersama Stakeholder.

Bukittinggi Matajurnalist.com_Menjelang akhir tahapan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kota Bukittinggi terus memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan dengan menggelar sejumlah kegiatan evaluasi. 

Salah satunya adalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Senin (30/9/2024) di kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, melibatkan berbagai stakeholder terkait.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, didampingi oleh Eri Vatria, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. 

Berbagai pihak yang turut hadir antara lain perwakilan dari KPU Kota Bukittinggi, Satpol PP, Polresta Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, serta unsur media lokal.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan para stakeholder dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran Pemilu.

 "Kami ingin memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan meminimalisir potensi pelanggaran. Kerja sama antara Bawaslu, KPU, dan seluruh stakeholder sangat krusial dalam menciptakan Pemilu yang adil dan transparan," ujar Ruzi.

Rapat ini juga menjadi ajang diskusi, di mana para peserta dapat memberikan masukan dan pandangan terkait permasalahan yang dihadapi selama tahapan Pemilu. Kesbangpol Kota Bukittinggi, misalnya, menyoroti pentingnya edukasi politik berkelanjutan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam Pemilu.

Dalam sesi evaluasi, Eri Vatria memaparkan bahwa selama proses Pemilu sebelumnya, Bawaslu mencatat lima pelanggaran pidana, tiga di antaranya merupakan pelanggaran administrasi, dan dua lainnya pelanggaran kode etik. 

Kemudian, Eri menegaskan, strategi Bawaslu dalam mengawasi Pemilu terdiri dari tiga tahapan utama, diantaranya pencegahan, pengawasan, dan penindakan. 

"Jika upaya pencegahan sudah dilakukan namun pelanggaran masih terjadi, maka Bawaslu akan bertindak sesuai dengan kewenangannya," jelas Eri.

Ia juga menyoroti beberapa pelanggaran yang muncul saat Pemilihan Legislatif (Pileg), seperti ketidaknetralan sejumlah ASN, praktik politik uang (money politics), serta kampanye hitam (black campaign). Eri menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dan mencegah praktik negatif tersebut dalam masa kampanye Pilkada yang akan datang.

"Dalam Pilkada mendatang, kita berharap semua berjalan lancar, aman, dan bermartabat. Ini adalah pesta demokrasi yang harus kita jaga bersama," tambah Eri.

Bawaslu Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat demi terselenggaranya Pemilu yang aman, damai, dan demokratis sesuai dengan harapan semua pihak, pungkasnya.***