Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru.

Jakarta, Matajurnalist.com_ BPJS Kesehatan menggelar Media Workshop dengan tema “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.” 

Dalam acara pada hari Rabu (25/9/2024), Direktur utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyoroti pencapaian penting selama sepuluh tahun pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang kini telah mencakup lebih dari 277 juta jiwa atau sekitar 98,67 persen penduduk Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, yang diraih dalam kurun waktu satu dekade, ucapnya.

Capaian Universal Health Coverage (UHC) “Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Korea Selatan yang membutuhkan 12 tahun untuk mencapai UHC, Indonesia telah mencapainya dalam waktu 10 tahun,” ungkap Ghufron dalam presentasinya pada saat itu. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras BPJS Kesehatan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Penguatan Fasilitas Kesehatan dan Inovasi Teknologi BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), serta memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ghufron juga menekankan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 606,7 juta pemanfaatan layanan per tahun, dengan rata-rata 1,7 juta layanan kesehatan diberikan setiap hari.

“Inovasi teknologi melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean secara online, mengubah data pribadi, hingga mencari informasi layanan, sehingga akses layanan semakin mudah, cepat, dan setara bagi semua peserta,” jelas Ghufron. Transformasi layanan digital ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas pelayanan di tengah bertambahnya jumlah peserta JKN.

Tantangan Penyakit Katastropik Di balik kesuksesan ini, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan besar, khususnya terkait penyakit katastropik seperti hipertensi, diabetes, dan kanker. Pada tahun 2023, total biaya yang dikeluarkan untuk menangani penyakit-penyakit ini mencapai Rp34,7 triliun. Untuk menekan angka tersebut, BPJS Kesehatan gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan dini serta pengelolaan penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang khusus menangani penderita diabetes dan hipertensi.

Keberlanjutan JKN dan Dukungan Internasional Keberhasilan Program JKN juga mendapat perhatian internasional. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia tertarik untuk mempelajari model JKN Indonesia. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) juga mengapresiasi pencapaian Indonesia. Bahkan, pada Maret 2024, ISSA mengadakan The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah.

Tantangan Baru Pemerintahan Menjelang pergantian pemerintahan, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa penguatan cadangan dana JKN, optimalisasi pengelolaan aset dan likuiditas, serta kerja sama erat dengan pemerintah akan menjadi kunci utama.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Program JKN tetap menjadi prioritas pemerintahan baru. “Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintahan baru akan berkomitmen untuk terus mendukung Program JKN sebagai salah satu program strategis nasional,” ujar Hasan.

Dukungan dari DPR dan Pemangku Kepentingan Lainnya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan dalam sektor kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi. “Namun, dengan semakin banyaknya peserta JKN, kita harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan tetap memberikan layanan optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya penguatan tata kelola Program JKN agar keberlanjutan program terjamin. “Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN,” tuturnya.

Kolaborasi untuk Keberlanjutan JKN Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menambahkan bahwa kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sangat krusial. “BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan optimalisasi layanan dan kesinambungan iuran,” katanya. Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlanjutan Program JKN demi tercapainya visi Indonesia sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru.

Kesimpulan Melalui Media Workshop ini, BPJS Kesehatan tidak hanya memaparkan pencapaian selama satu dekade, tetapi juga menyusun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan Program JKN yang telah menjadi fondasi penting dalam sistem kesehatan Indonesia.***