Bukittinggi Pers Club (BPC) Bersilaturahmi dengan Pj Walikota Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam.

Bukittinggi Matajurnalist.com_Bukittinggi Pers Club (BPC) mengadakan silaturahmi dengan Penjabat (Pj) Walikota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, SH., MH., pada hari Selasa (8/10/2024). Silaturahmi yang dihadiri oleh 14 anggota BPC tersebut berlangsung dengan hangat di ruang tamu Walikota Bukittinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Hani Syopiar Rustam berbagi cerita mengenai perjalanan kariernya di pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai bupati, serta kini sedang mengemban tugas sebagai Pj Walikota Bukittinggi.

Hani juga menyampaikan bahwa sebagian besar kariernya dihabiskan di sektor keuangan, khususnya di bidang pembinaan keuangan daerah.

Sebelumnya, ia pernah menjadi pengacara di Bandung dan Jakarta selama empat tahun, sebelum akhirnya berkarier di Kementerian Dalam Negeri. Di sana, Hani menempati berbagai posisi penting seperti Kasi Aset Daerah dan Kasi Pajak Daerah di Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah. Ia juga menjabat sebagai Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah di Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri.

Selain itu, Hani juga aktif dalam Tim Pembina Samsat tingkat pusat dan pernah menjadi Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kemendagri RI. Sebelum menjadi Pj Walikota Bukittinggi, ia pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Banyuasin.

Pada kesempatan itu, Hasni juga menyampaikan Visi dan Strategi Pemerintahan Daerah. Dalam pertemuan tersebut, Hani Syopiar Rustam juga memaparkan lima hal utama yang harus menjadi fokus pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, diantaranya, Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu menyusun rencana pembangunan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas.

Kemudian, Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan dasar pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan, serta pengawasan dan audit berkala, sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik secara efektif.

Seterusnya, Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien, terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Kemudian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Melalui program-program pemberdayaan, pemerintah dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, terutama melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Terakhir, pemerintah harus Penegakan Hukum dan Ketertiban. Kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah menjadi salah satu prioritas. Penegakan hukum yang adil dan konsisten penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan investasi.

Hani Syopiar Rustam menutup pertemuan dengan menekankan bahwa kelima pilar ini harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memastikan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***