Bukittinggi Terima Hibah Jalan Sudirman dari Kementerian PUPR.

Bukittinggi, Matajurnalist.com_Jalan Sudirman, yang merupakan salah satu jalan protokol utama di Kota Bukittinggi, kini resmi dikelola oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Sebelumnya, jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (10/10/2024) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa hibah BMN ini merupakan bagian dari serah terima aset dari Kementerian PUPR kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yayasan, dan perguruan tinggi. 

Selain itu, juga dilakukan alih status penggunaan BMN kepada sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Pada tahun 2024 ini, total hibah BMN yang diserahkan mencapai Rp19,26 triliun.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, yang hadir didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Rahmat AE, menyatakan bahwa hibah ini sangat berarti bagi pengelolaan infrastruktur di kota tersebut. 

"Kami sangat mengapresiasi Kementerian PUPR atas hibah Jalan Sudirman ini. Nilai perolehan aset BMN yang dihibahkan mencapai Rp93,9 miliar, dan ini akan menjadi aset penting bagi pengembangan Kota Bukittinggi," ujarnya.

Hibah ini, lanjut Hani, diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan pariwisata di Sumatera Barat. Jalan Sudirman sendiri memiliki peran strategis dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan wisata, sehingga pengelolaannya oleh pemerintah kota akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan serta pengembangan infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian PUPR yang dinilai memiliki tata kelola aset dan keuangan yang baik. 

"Proses hibah ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, sinergi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan terus diupayakan untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan. 

"Kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan di seluruh Indonesia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang bersih," tambahnya.

Hibah aset seperti ini dinilai tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur lokal yang berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk Bukittinggi, pungkasnya.***