Pemerintah Kota Bukittinggi Bahas Revitalisasi PDAM Tirta Jam Gadang dengan Kemen PUPR.

Pertemuan tersebut diwakili oleh Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Ir. Anang Muchlis, Sp. PSDA, untuk membahas peluang bantuan dari pemerintah pusat terkait revitalisasi infrastruktur PDAM Tirta Jam Gadang, terutama dalam upaya memperbaiki kerusakan dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Bukittinggi.

Pj Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyampaikan bahwa saat ini tingkat kebocoran pipa air yang menyalurkan air ke masyarakat mencapai 42 persen. Salah satu penyebabnya adalah usia pipa yang sudah mencapai 38 tahun.

 "Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Bukittinggi," ujarnya.

Selain masalah kebocoran pipa, Hani juga menyoroti kerusakan sarana prasarana sumber air bersih di Bukittinggi yang terjadi akibat bencana alam beberapa bulan lalu. Sumber air yang digunakan berasal dari Kabupaten Agam, namun aset infrastruktur air tersebut dimiliki oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Hani menegaskan bahwa untuk melakukan revitalisasi besar-besaran, dibutuhkan anggaran yang cukup besar. 

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah ini secara maksimal. Oleh karena itu, kami memerlukan dukungan dari pemerintah pusat," tambahnya.

Permohonan bantuan yang disampaikan Pj Wali Kota juga didukung oleh Pj Sekretaris Daerah Bukittinggi, Elqadri, dan Direktur PDAM Tirta Jam Gadang, Budi Suhendra. Mereka berharap, bantuan dari pusat tidak hanya digunakan untuk memperbaiki sebagian kecil kerusakan, namun bisa memastikan distribusi air ke masyarakat berjalan lancar.

Menanggapi hal tersebut, Anang Muchlis menyatakan bahwa pemerintah pusat sudah memperhatikan situasi ini. Menurutnya, pemerintah pusat akan mengupayakan bantuan dana dari anggaran penanggulangan bencana untuk menangani kerusakan akibat bencana di Bukittinggi. 

"Kami sudah mengetahui bahwa bencana terjadi di Kabupaten Agam, tetapi dampaknya sangat dirasakan oleh warga Bukittinggi, terutama terkait ketersediaan air bersih," jelasnya.

Anang juga menambahkan bahwa pemerintah pusat sedang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mengalokasikan dana bagi Bukittinggi. "Semoga proses ini berjalan dengan lancar sehingga kami dapat membantu sepenuhnya dalam memperbaiki infrastruktur air di Bukittinggi," pungkasnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kemen PUPR dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama pasca bencana alam yang memperburuk kondisi infrastruktur yang sudah tua. Dukungan pusat diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan air di Bukittinggi.***