MK Terima 59 Gugatan Hasil Pilkada 2024, Mayoritas dari Kabupaten/Kota

Jakarta, MataJurnalist.com_Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka proses pendaftaran gugatan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hingga Jumat, 6 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tercatat sebanyak 59 gugatan yang telah resmi didaftarkan, sebagaimana dilansir oleh detikNews.

Berdasarkan pantauan situs resmi MK, gugatan yang masuk mayoritas berasal dari hasil Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, hingga saat ini belum ada gugatan hasil Pilkada tingkat provinsi yang diajukan.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah masih dalam proses rekapitulasi hasil suara Pilkada. Sesuai jadwal, rekapitulasi tersebut harus diselesaikan paling lambat pada 16 Desember 2024.

Menurut ketentuan, pengajuan gugatan hasil Pilkada ke MK harus dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU daerah menetapkan hasil resmi penghitungan suara. Proses pendaftaran gugatan ini kini dapat dilakukan secara daring untuk mempermudah akses para pihak yang bersengketa.

Sebanyak 59 gugatan tersebut mencakup berbagai daerah di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Beberapa kasus menarik perhatian publik, termasuk perselisihan hasil pemilihan Bupati di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Buton Tengah, dan Wali Kota Banjarbaru yang mencatat hingga tiga gugatan dari kandidat berbeda.

Berikut 59 gugatan hasil Pilkada 2024 yang telah didaftarkan ke MK hingga Jumat (6/12) pukul 10.00 WIB:

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Murung Raya

Pemohon: Nuryakin dan Doni

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabuapten Pasaman

Pemohon: Mara Ondak dan Desrizal

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang

Pemohon: Ruli Margianto dan Anggi Aribowo

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tengah

Pemohon: La Andi dan Abidin

5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru

Pemohon: Muhamad Arifin

6. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru

Pemohon: Udiansyah dan Abd. Karim

7. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Banjarbaru

Pemohon: Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi dan Sandi Firly

8. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Lhokseumawe

Pemohon: Ismail

9. Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Banjarbaru

Pemohon: Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah

10. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Ogan Komering Ulu (OKU)

Pemohon: Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita

11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran

Pemohon: Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat

12. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pemohon: Arsalan Makalalag dan Hartina S Badu

13. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bireuen

Pemohon: Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin

14. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang

Pemohon: Nasrul dan Eri

15. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Parepare

Pemohon: Erna Rasyid Taufan dan M Rahmat Sjamsu Alam

16. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Langsa

Pemohon: Maimul Mahdi dan Nurzahri

17. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Pasaman

Pemohon: Sabar As dan Sukardi

18. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Langsa

Pemohon: Fazlun Hasan dan Meutia Apriani

19. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Pulau Morotai

Pemohon: Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana

20. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran

Pemohon: Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali

21.Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

Pemohon: Adam dan Sutoyo

22. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Klaten

Pemohon: W Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan

23. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Tomohon

Pemohon: Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait

24. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Empat Lawang

Pemohon: Budi Antoni Aljufri

25. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Bau Bau

Pemohon: Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin

26. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Manado

Pemohon: Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut

27. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuasin

Pemohon: Slamet dan Alfi Novtriansyah Rustam

28. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara

Pemohon: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya

29. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kampar

Pemohon: Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra

30. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan

Pemohon: Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa

31. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal

Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst

32. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hilir

Pemohon: Afrizal Sintong dan Setiawan

33. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Labuhanbatu Selatan

Pemohon: Ari Wibowo dan Azwar Sazali Tanjung

34. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hulu

Pemohon: Kelmi Amri dan Asparaini

35. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Toraja Utara

Pemohon: Yohanis Bassang dan Marthen Rante Tondok

36. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat

Pemohon: Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah

37. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mesuji

Pemohon: Suprapto dan Fuad Amrulloh

38. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pohuwato

Pemohon: Yusri M Helingo dan Fatmawaty Syarief

39. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesisir Barat

Pemohon: Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim

40. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Gorontalo

Pemohon: Ryan Fahrichsan Kono dan Charles Budi Doku

41. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Bima

Pemohon: Mohammad Rum dan Mutmainnah

42. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ponorogo

Pemohon: Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru

43. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Ternate

Pemohon: Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu

44. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat

Pemohon: Daliyus K dan Heri Miheldi

45. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur

Pemohon: Sulaiman dan Abdul Hamid

46. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow

Pemohon: Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh

47. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Sabang

Pemohon: Ferdiansyah dan Muhammad Isa

48. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tulang Bawang

Pemohon: Hendriwansyah dan Danial Anwar

49. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Utara

Pemohon: Sudiro dan Raup

50. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

Pemohon: Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila

51. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Sawahlunto

Pemohon: Deri Asta dan Desni Seswinari

52. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

53. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bulukumba

Pemohon: Jamaluddin M Syamsir dan Tomy Satria Yulianto

54. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buol

Pemohon: Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj Manto

55. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara

Pemohon: Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf

56. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara

Pemohon: Ridwan Yasin dan Muksin Badar

57.Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Melawi

Pemohon: Kluisen dan Iif Usfayadi

58. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

Pemohon: Bahrain Kasuba dan Umar Hi Soleman

59. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Pemohon: Hendri Syahputra Daulay dan Ellya Rosa Siregar.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada ini menjadi salah satu tantangan besar bagi MK, mengingat setiap gugatan harus diproses secara cepat dan tepat waktu untuk menjamin hak konstitusional para pemohon serta menjaga stabilitas politik di daerah. 

Sidang perdana untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan legal standing diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang.

Selain itu, MK juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi potensi lonjakan gugatan seiring dengan selesainya rekapitulasi suara Pilkada di berbagai daerah. Keberadaan sistem daring menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mempercepat proses administrasi dan transparansi.

Hingga batas waktu pendaftaran gugatan selesai, jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, terutama dari daerah-daerah yang baru saja menetapkan hasil Pilkada. Gugatan yang masuk tidak hanya mencerminkan keberagaman dinamika politik lokal, tetapi juga menjadi ujian bagi pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah.

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menangani sengketa ini dengan adil, transparan, dan profesional demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.***